GP Aceh Nilai Penghapusan PPN 8 Sektor Usaha Tidak Tepat

Sumberpost.com | Banda Aceh – Keputusan Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro terkait penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk delapan sektor usaha dinilai tidak tepat.

Sekretaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor Aceh, Zulfikar Djamaluddin beranggapan, penghapusan PPN untuk sejumlah sektor usaha hiburan tidak akan memberikan manfaat luas bagi publik. Justru sebaliknya menjadi boomerang karena pada akhirnya memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk menikmati hiburan-hiburan yang tidak patut.

“Kalau kita mau jujur-jujuran ini, usaha-usaha di sektor hiburan itu mayoritasnya bukan dilakoni oleh pengusaha lokal. Pun ada, saya yakin modalnya entah darimana karena operasionalnya tidak kecil. Lagipula, marketnya juga kelas menengah dan ke atas. Harusnya penghapusan PPN dilakukan untuk sektor lainnya seperti kuliner atau usaha-usaha produksi skala kecil dan menengah yang memang digeluti oleh pengusaha lokal dan menjadi andalan produk Indonesia,” ujar Zulfikar, Senin (24/8/2015).

Harus diakui, iklim bisnis di Indonesia sarat dengan beban operasional yang tinggi. Selain adanya kewajiban-kewajiban pajak dan pengurusan berbagai perizinan usaha yang memakan biaya tidak kecil, para pengusaha acap kali berhadapan dengan kutipan-kutipan liar dari oknum-oknum tertentu.

Langkah Menteri Keuangan dalam melakukan penghapusan pajak untuk sektor tertentu cukup bagus. Hanya saja, sektor yang dipilih justru tidak menyentuh kepentingan banyak orang, bahkan terkesan merupakan kebijakan yang ‘dibeli’ oleh mafia tertentu untuk memudahkan para pemilik modal, kata Zulfikar.

Ia menilai harusnya sektor kuliner misalnya, dapat diberikan kemudahan yang lebih besar baik berupa penghapusan pajak tertentu, maupun kemudahan perizinan, serta jaminan keamanan atas pungutan-pungutan tertentu.

“Karena apa? Karena semua orang butuh makan dan banyak sekali pengusaha lokal kita yang bergerak di sektor ini. Tapi karena pajaknya banyak sekali, kutipan juga banyak, akhirnya para pebisnis pemula di sektor kuliner lebih memilih berjualan di kaki lima. Bisnis kuliner lokal jadinya belum terorganisir dengan baik karena paranoida terhadap beban-beban tambahan ini,” tutunya.

Di lain hal, penghapusan PPN untuk sektor usaha hiburan dikhawatirkan akan meningkatkan ruang partisipasi public untuk mendapatkan akses hiburan yang tidak patut. Bila saja selama ini sektor hiburan hanya diakses oleh masyarakat dengan ekonomi menengah dan ke atas, maka nantinya diprediksi oleh Zulfikar, anak-anak muda dengan ekonomi rendah juga menginginkan hal yang sama.

“Harusnya anak-anak muda dengan ekonomi rendah itu melakukan efisiensi sehingga perencanaan kehidupannya bisa lebih baik, namun dengan biaya yang lebih rendah karena penghapusan pajak, maka mereka akan berlomba-lomba untuk berfoya-foya. Tentu ini bukan output revolusi mental yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Benar ni, Pak Bambang Brodjonegoro salah minum obat,” tukasnya.

Ia menambahkan, “Jadi, atas nama pemuda Indonesia, kami menuntut pak menteri mencabut keputusan ini. Jangan membuat keputusan yang sifatnya hanya popular, tapi tidak memperhatikan untung dan ruginya. Ini tidak benar,” tutup Zulfikar. [Rilis]

Mungkin Anda Menyukai