Aceh Butuh Peran KPK
Sumberpost.com | Banda Aceh – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unsyiah, Syarifuddin Hasyim mengatakan, Aceh perlu peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi. Hal itu Ia sampaikan saat berbicara di acara diskusi publik bersama diputi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/2/2015) di Aula fakultas tersebut.
“Melihat praktek korupsi di Aceh, sebenarnya Aceh sangat perlu peran KPK sekarang. Kita juga patut mempertanyakan bagaimana pemerintah Aceh mengelola anggaran trilliunan rupiah, sementara kemiskinan di aceh masih 18%,” kata Syarifuddin.
Selama ini, tambahnya, masyarakat yang menjadi kontrol sosial terhadap Aceh, cakupannya lebih luas. Namun, persoalan sekarang terdapat pada hukum, yang salah di bebaskan sedangkan yang benar di jatuhi hukuman. “Ada tataran yang sangat lemah dalam menerapkan hukum,” ujarnya.
“Peran KPK sangat penting untuk mewujudkan negara yang bersih dan berwibawa. Masyarakat inginkan kepastian hukum. Menciptakan negara yang adil dan makmur sesuai pancasila dan UUD 1945 adalah cita-cita negara.”
Kegiatan yang bertajuk Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia itu di hadiri oleh puluhan mahasiswa Fisip Unsyiah. Hadir pula anggota Dikyanmas deputi pencegahan KPK RI, Doni dan seorang akademisi, Wili.
Doni mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan sosial media untuk berjuang dalam memberantas korupsi. Lanjutnya, tahun ini KPK akan mengganti kepemimpinan karena periode kepemimpinan yang lama hampir berakhir.
Kisruh KPK-Polri
Dalam kesempatan itu, Syarifuddin Hasyim mengharapkan kisruh KPK-Polri tidak di latarbelakangi dengan kepentingan pribadi, institusi, dan kelompok. Menurutnya, Kalau kedua institusi ini terus mencari perbedaan masing-masing, konflik akan terus terjadi, “jadi kita perlu satukan pikiran.”
Sementara itu, Wili mengatakan, kepolisian dan kejaksaan adalah mitra KPK. KPK tidak bisa bekerja sendiri dan ketiga instansi ini punya tugasnya masing-masing. KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan tetap harus ada, tapi harus bersinergi.
“Kami juga tetap berhubungan dan melakukan koordinasi dengan kedua lembaga itu,” akunya.
Abdul hadi firsawan