Pihak Kampus Tidak Memfasilitasi Transportasi Mahasiswa KPM Aceh Besar
Sumberpost.com | Banda Aceh –
Mahasiswa Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry periode 2019 tidak diberangkatkan menggunakan transportasi yang disediakan pihak kampus.
Kali ini, kampus tidak memfasilitasi transportasi keberangkatan mahasiswa KPM, melainkan mereka berangkat menggunakan kendaraan pribadi.
“Kami yang akan KPM next ini tidak di antar pakek mobil transportasi khusus dari UIN. Dan kami serah terima dari UIN ke Bupati Aceh Besar, itu tanggal 15 April 2019 di Dekranasda Aceh Besar kecamatan Ingin Jaya, kemudian berangkat kembali tanggal 19 April, dan mahasiswa kesana berangkat naik motor sendiri,” jelas salah satu calon mahasiswa KPM UIN Ar-Raniry, Husna, Selasa (9/4/2019).
Menurutnya, banyak mahasiswa yang mengeluh akan hal ini. Padahal dulunya, setiap keberangkatan mahasiswa KPM di fasilitasi pihak kampus.
“Kami merasa tidak diberlakukan secara adil. Sebab mereka yang berangkat KPM di Aceh Timur tetap di fasilitasi, sedangkan kami tidak,” keluhnya.
Penjelasan Pihak Kampus
Sub Tata Usaha Pusat Pengabdian Masyarakat (P2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Jakfar, memberikan keterangan lebih lanjut terkait proses keberangkatan mahasiswa untuk Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), bahwa jika pelaksanakan transportasi disediakan, maka akan mempengaruhi jumlah dana, sehingga mahasiswa yang bisa ikut KPM akan berkurang.
Hal itu disampaikam oleh Jakfar saat ditemui di ruang P2M usai pembekalan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Auditorium Ali Hasjimi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Selasa (9/4/2019).
Mahasiswa KPM di Aceh Timur, karena mereka disediakan, maka kegiatan yang berlangsung dipadatkan.
“Contohnya seperti supervisor, awalnya 2 desa menjadi 3 desa satu supervisor. Maping, awalnya satu tim satu kecamatan, menjadi satu tim menangani dua kecamatan,” jelasnya.
Dalam aturannya, jika ditempatkan lokasi KPM dekat, tidak disediakan transportasi. Jika disediakan, selayaknya mahasiswa yang bisa pergi sebanyak 2.700 mahasiswa. Jika tidak disediakan seperti sekarang ini, maka sebanyak 3000 lebih mahasiswa bisa diberangkatkan.
Ia mengatakan bahwa pihak P2M sedang memperioritaskan agar semua mahasiswa bisa ikut kuliah pengabdian masyarakat semua.
Lanjutnya, tahun 2019 ini tidak disediakan dana penunjang untuk pelaksanaan program selama KPM.
“Jadi transportasi dan uang pelaksanaan program program ditiadakan, begitupula dengan mahasiswa KPM yang di Aceh Timur,” ungkapnya.
Lanjutnya, Bahwa sebagian SPP UKT mahasiswa digunakan untuk dana KPM, secara kolektif menjadi 1.080.000 ribu permahasiswa.
“KPM bukan hanya transportasi, juga baju, buku penunjang, buku panduan, tiga kali maping lokasi, monitoring, supervisor. Sebenarnya, tanpa transportasi uang segitu tidak cukup untuk semua kebutuhan mahasiswa,” tegasnya.
Jakfar menambahkan bahwa KPM bukan hanya di Aceh Besar, boleh disemua Kecamatan di Provinsi Aceh. Dananya perpaduan antara kabupaten satu dan lainnya. Misalnya Aceh Timur dan Aceh Besar, danyanya menyatu secara kolektif menjadi permahasiswa 1. 080.000 ribu.
“Jika diprogramkan semua 1.080.000, semua KPM harus berda paling jauh di, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Meulaboh, calang dan Lamno baru bisa dgunakan dana yang sama. Jika diluar itu maka dananya akan lebih besar. Kalau dananya lebih, otomatis satu kabupaten harus dikorbankan,” tutupnya.[]