Sumberpost Gelar Diskusi 20 Hari Pasca Demo PT EMM Bersama Walhi

Cut Della Razaqna

Sumberpost.com | Banda Aceh – Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) Sumberpost mengadakan Acara Diskusi Publik Terkait 20 Hari Pasca Demo PT Emas Mineral Murni (EMM) di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Selasa (30/4/2019). 

Diskusi diawali dengan pemutaran film Sexy Killers yang menjadi salah satu referensi momentum penolakan PT EMM. Meski film sexy killers ini menceritakan tentang kegetiran masyarakat terkait tambang batu bara, kasus yang sedikit berbeda.

Pemateri, Shalihin yang merupakan perwakilan TIM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) memberikan beberapa penjelasan dalam diskusi. Ia mengatakan, berdasarkan data dan fakta yang ada, PT EMM ini terletak di dua kabupaten yaitu Nagan Raya dan Aceh Tenggara. Pasalnya, PT EMM hanya meminta izin dari Bupati Nagan Raya saja, tidak untuk kabupaten Aceh Tenggara. Dengan luas 10.000 hektar PT EMM memiliki dampak negatif tersendiri bagi masyarakat setempat, terlebih bagi masyarakat Nagan Raya.

Peserta diskusi mendengarkan penjelasan dari Tim Walhi Aceh terkait 20 Hari Pasca Demo PT EMM di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Selasa (30/4/2019).

“Seharusnya pemerintah yang melindungi rakyatnya, bukan sebaliknya. Pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat,” katanya.

Ia menerangkan, pada tahun 2013 lalu, masyarakat sudah melakukan deklarasi penolakan PT EMM, sayangnya hal itu ditolak dan lambat laun isu ini menghilang. Pada tahun 2014 ada pengumuman izin dari pemerintah terkait perizinan PT EMM dan pada tahun 2017 dikeluarkan izin usaha produksi pasca pengumuman batas-batas.

Hal yang sangat memicu penolakan PT EMM ini adalah karena lokasi yang dimaksud sangat kaya akan sejarah dan ada beberapa titik dari kawasan PT EMM yang merupakan makam para aulia.

Selain itu, letaknya yang bersinggungan langsung dengan sungai juga menjadi penyebab penolakan. Padahal sungai tersebut menjadi salah satu titik kehidupan bagi sebagian masyarakat. Jika kegiatan PT EMM terus berlanjut, maka tidak mustahil masyarakat akan kekurangan air bersih seperti yang terjadi di sekitar lokasi penambangan batu bara Kalimantan.

Titik puncak penolakan izin PT EMM oleh mahasiswa Aceh telah berlangsung beberapa waktu lalu, sehingga Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berjanji akan membatalkan izin beroperasinya PT EMM.

Diskusi ini diikuti oleh sejumlah mahasiswa dan perwakilan dari Tim Walhi Aceh. [ ]

Ita Rahmadayani