HMP SKI UIN AR-Raniry Gelar Diskusi Rekonsiliasi Nasional dan Pembangunan Berkeadilan
Sumberpost.com | Banda Aceh – Himpunan Mahasiswa Prodi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry menggelar diskusi publik bertema Rekonsiliasi Nasional dan Pembangungan yang Berkeadilan di Aula Fakultas tersebut, Kamis (19/9/19).
Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Mantan Ketua DPP Koniry, T Sulaiman Badai; Dosen FKIP Unsyiah, Daska Azis dan Mantan Wakil Bupati Aceh Selatan. Turut hadir Ade Yuspani selaku ketua Himpunan Mahasiswa Papua-Aceh (Himapa).
T. Sulaiman Badai menyampaikan pentingnya rekonsiliasi nasional untuk memperkuat nasionalisme. Ia mengatakan, berbagai gejolak yang terjadi di sejumlah daerah sejak Indonesia merdeka adalah cobaan dan ujian. Hingga saat ini, bangsa Indonesia telah berhasil melewati periode tersebut secara dinamis.
Ia berharap masyarakat Indonesia tidak menyalahkan perbedaan antar anak bangsa. Menurutnya, kasus Papua terjadi karena persoalan itu, sehingga muncul sikap rasisme dan perlakuan diskriminatif.
“Optimalisasi pembangunan akan membuat masyarakat merasakan kehadiran negara sekaligus mendatangkan rasa cinta mereka terhadap negara,” kata Sulaiman.
Untuk itu, tambahnya, pengelolaan anggaran negara dan daerah harus berdampak baik terhadap masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Sulaiman Badai menyesalkan lemahnya serapan Anggaran Belanja Daerah terutama pada program-program yang memberi dampak kepada masyarakat, baik fisik maupun non fisik.
Di samping itu, Daska Aziz menyampaikan perihal yang menyangkut dengan pembangunan berkeadilan sebagai solusi pemersatu Indonesia. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan konsep: pembangunan yang terarah, pembangunan yang berkeadilan dan pembangunan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat. Ini dinilai akan mendorong warga negara memiliki rasa cinta tanah air, berjiwa patriotik dan berkebangsaan.
Dalam kesempatan itu, Daska memberi saran kepada masyarakat Papua untuk ikut mendorong dan mengawal segala bentuk pembangunan yang sedang dilaksanakan di wilayah mereka. Selanjutnya, ia berharap kepada generasi intelektual Papua untuk terus belajar hingga ke jenjang yang lebih tinggi dari S1 s.d. S3 di berbagai tempat, baik di dalam maupun luar negeri, untuk selanjutnya mengambil peran dalam pembangunan Papua yang berkeadilan.
Sementara itu, Ade Yuspani yang juga merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unsyiah, menyampaikan perihal terkait masyarakat Papua dan Nasionalisme Indonesia. Menurutnya, masyarakat Papua tidak menginginkan pisah diri dari NKRI. Namun diskriminasi dan ketidakadilan terhadap rakyat Papua, menyebabkan munculnya dinamika panas antar daerah dan Pemerintah Pusat.
“Seandainya saja, Pemerintah Pusat berlaku adil terhadap rakyat Papua dalam berbagai hal, baik pembangunan fisik maupun pembangunan SDM, maka rakyat Papua tidak pernah meminta referendum untuk memisahkan diri dari Indonesia,” tegas Ade Yuspani. [rel]