Pemerintahan Bersih Ala Rasulullah: Inspirasi Strategis Bagi Reformasi Birokrasi di Indonesia
Sumberpost.com | Banda Aceh – Birokrasi Indonesia masih dihantui masalah klasik: korupsi, nepotisme, dan pelayanan publik yang lambat. Meskipun reformasi birokrasi telah berjalan, skor Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) justru menurun dari 3,93 (2022) menjadi 3,85 (2024), menunjukkan bahwa perilaku antikorupsi masyarakat belum membaik. Ini menandakan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan.
Tulisan ini mengajak kita untuk melihat kembali nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah SAW yang penuh integritas dan keadilan. Sebagai pemimpin Madinah, beliau berhasil membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, menjadi teladan bagi umatnya. Nilai-nilai ini relevan untuk dijadikan inspirasi dalam mereformasi birokrasi Indonesia.
Rasulullah SAW dikenal sebagai pemimpin yang amanah dan jujur. Beliau tidak pernah menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan betapa seriusnya beliau dalam menjalankan amanah kepemimpinan.
Rasulullah SAW menerapkan prinsip akuntabilitas yang tinggi. Beliau melarang keluarganya menerima zakat agar tidak terjadi konflik kepentingan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia yang telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan untuk mencegah korupsi .
Rasulullah SAW selalu mengambil keputusan melalui musyawarah terbuka (syura) dan menyampaikan kebijakan secara terbuka kepada umatnya. Beliau tidak menyembunyikan informasi dan selalu menjelaskan alasan di balik setiap keputusan. Prinsip transparansi ini penting untuk diterapkan dalam birokrasi Indonesia agar masyarakat dapat memahami dan mengawasi kinerja pemerintah.
Rasulullah SAW memandang pelayanan publik sebagai amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beliau bersabda: “Barangsiapa yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan surga baginya” (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan betapa seriusnya beliau dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi, seperti penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berhasil mencegah pemborosan anggaran sebesar Rp128,5 triliun . Namun, upaya ini perlu diperkuat dengan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Pemerintah juga telah meluncurkan program transformasi digital, seperti pembentukan Government Technology (GovTech) Indonesia atau INA DIGITAL, yang mengintegrasikan layanan digital pemerintah . Langkah ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan transparansi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Meskipun nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah SAW sangat relevan, penerapannya dalam birokrasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya korupsi yang mengakar dan resistensi terhadap perubahan. Namun, dengan komitmen yang kuat dan pendidikan etika yang berkelanjutan, tantangan ini dapat diatasi.
Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, Rasulullah SAW Mode ON untuk ASN dengan masukkan skema kepemimpinan beliau (shiddiq, amanah, tabligh, fathanah) ke pelatihan wajib, plus role-play studi kasus agar impactnya nyata di lapangan. Kedua, Big Brother is Watching versi positif: pengawasan internal pakai AI-based audit, eksternal lewat crowdsourcing laporan masyarakat serta kolaborasi dengan KPK dan Ombudsman pada semua secara real-time, no delay! Ketiga, Digitalisasi Total, bukan sekadar e-form, tapi mengembangkan single-platform layanan publik yang user-friendly, transparan (tracking progress bisa diliat semua orang), dan auto-punish jika ada yang nge-lag. Terakhir, People Power Pengawasan seperti membentuk sistem reward bagi whistleblower, platform rating kinerja instansi, dan forum diskusi terbuka biar masyarakat jadi watchdog aktif.
Meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW bukan hanya soal spiritualitas, tetapi juga tentang membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, Indonesia dapat mewujudkan birokrasi yang melayani rakyat dengan sepenuh hati dan mencapai visi Indonesia Emas 2045.[]
Penulis : Farah Nadhifa, Mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Editor : Aininadhirah