Presma UIN Ar-Raniry Soal Kembalinya 4 Pulau Singkil: Dikelola Juga Untuk Peningkatan Ekonomi
Sumberpost.com | Banda Aceh – Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Tengku Raja Aulia Habibie, berterimakasih kepada Presiden atas pengembalian 4 pulau tersebut kepada rakyat Aceh.
Sebagaimana yang diketahui bahwa 4 pulau tersebut memang sah milik Aceh, baik secara history maupun administrasi, akan tetapi keputusan dari Kemendagri terkait 4 pulau Aceh tersebut, dimasukkan kedalam wilayah Sumatra Utara.
“Terimakasih kepada bapak presiden atas pengembalian 4 pulau itu. Sebenarnya tanpa kita ributkan 4 pulau itu memang punya kita, tetapi Kemendagri membuat keputusan yang kontroversial, dengan memasukkannya kedalam wilayah Sumut,” Katanya dalam wawancara pada rabu (18/06/2025).
Presma UIN Ar-Raniry berharap kepada pemerintah pusat agar membuat sertifikat atas kepemilikan 4 pulau itu, supaya hal yang serupa tidak terulang kembali.
“Kita meminta pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan sertifikat resmilah atau dokumen resmi terkait kepemilikan 4 palau tersebut, karena apa? takutnya dikemudian hari sengketa ini akan terjadi lagi,” ujarnya.
“Dalam aksi kemarin ada 4 poin, salah satunya kami meminta kepada Presiden agar Kemendagri (Tito Karnavian) dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum, atas dasar apa? karena telah membuat keputusan yang kontroversial terhadap kepemilikan 4 pulau tersebut,” tambahnya.
Aulia Habibie menyarankan kepada pemerintah Aceh, supaya 4 pulau itu dapat dikelola dengan baik, agar menjadi sumber pendapatan kepada masyarakat Aceh Singkil, dia juga meminta agar dikelola secara cepat oleh pemerintah Aceh.
“Saran kita kepada pemerintah Aceh, jangan hanya berita pengembalian saja, tapi bagaimana kemudian kedepan 4 pulau itu dapat dikelola oleh pemerintah Aceh khususnya di kabupaten Aceh Singkil, agar kemudian bisa menjadi pendapatan kepada masyarakat Aceh, dengan dibangunkan resort atau seperti yang dibilang kemaren ada sumber daya migas dan lain sebagainya, agar segera dikelola secara cepat, jangan hanya sekedar berita pengembalian, setelah itu tidak ada proses apa pun disana,” sarannya.
Aulia Habibie juga meminta kepada pemerintah pusat agar berhati-hati dalam mengambil keputusan terhadap wilayah Aceh dan juga mengkaji kembali permaslahan-permasalahan yang ada, agar tidak terjadi lagi permasalahan yang sama.
“Untuk pemerintah pusat agar ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, agar kedepan terkait wilayah Aceh yang memang sensitif seperti permasalahan-permasalahan yang datang dari pusat, agar keputusan pemerintah terhadap aceh itu diperhatikan kembali, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi kembali kedepannya,” tutupnya.[]
Reporter : Maulana Akhyar
Editor : Riska Amelia