Rakyat Aceh Turun Aksi, Tuntut Reformasi DPR dan Polri Hingga penolakan pendirian Batalion
Sumberpost.com | Banda Aceh – Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi rakyat Aceh padati gedung dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA), aksi ini berlangsung siang hari, Senin (01/09/2025).
Unjuk rasa ini menghadirkan berbagai tokoh masyarakat dari berbagai daerah. Diantaranya Tgk Agus dari Tangse, dalam orasinya menyebutkan Aceh tidak membutuhkan penambahan batalion.
Tgk Agus merupakan masyarakat korban konflik yang tanahnya turut dirampas saat itu. Hingga kini, kata Tgk Agus, tanahnya masih memiliki status kepunyaan militer.
“Harapan saya kepada pemerintah pusat, apa yang sudah ada di MOU Helsinki, harus dituntaskan,” Ujarnya.
Sri Wahyuni, salah satu masyarakat korban konflik yang kehilangan sejumlah anggota keluarga dalam orasinya menuntut keseriusan pemerintah dalam kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.
“Dengan siapa saya minta tuntutan ini Kami rumah saja tidak ada, waktu kami minta rumah, pemerintah minta tanah. Sedangkan kami tidak ada tanah lagi, masa konflik sudah kami jual untuk memberi makan GAM,” ujarnya lirih.
Adapun poin yang dituntut massa dalam aksi unjuk rasa ini terdiri dari.
- Reformasi total dewan perwakilan rakyat Indonesia (DPR-RI) dan dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA).
- Reformasi Polri
- Tuntaskan pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) khususnya di Aceh.
- Tolak Pendirian batalion di Aceh
- Evaluasi secara menyeluruh tambang di Aceh
- Membebaskan sejumlah mahasiswa yang di tangkap saat aksi unjuk rasa
- Transparansi dana otsus di Aceh
Aksi ini turut dihadiri oleh ketua DPRA, Zulfadli, Anggota DPR Aceh, bunda Salma hingga Kapolda Aceh, Brigjen pol Marzuki Ali Basyah.
Tuntutan massa dalam aksi unjuk rasa ini ditanda tangani beserta dideklarasikan langsung oleh ketua DPRA Zulfadli.[]
Reporter : Rauzatul Jannah
Editor : Alya Ulfa