Negara yang Membutuhkan Bencana

Sumberpost.com | Banda Aceh – Setiap bencana selalu melahirkan rentetan pertanyaan yang terdengar seolah kritis. Siapa yang lalai? Mengapa ini bisa terjadi? Apa solusinya?

Pertanyaan-pertanyaan itu muncul sebentar, lalu tenggelam tepat ketika negara mulai menjalankan kunjungan pejabat, bantuan simbolik, dan pernyataan empati yang dirancang untuk menutup diskusi lebih jauh.

Pada titik itu, bencana berhenti menjadi persoalan politik dan direduksi menjadi gangguan alam yang harus segera “ditenangkan”. Reduksi semacam ini adalah strategi kuasa.

Dengan menyingkirkan pelaku kebijakan dari pusat pembacaan bencana, negara sedang membebaskan dirinya sendiri dari tanggung jawab. Kerusakan ekologis dipisahkan dari perizinan, banjir dipisahkan dari tata kota, longsor dipisahkan dari perampasan ruang hidup. Semuanya berdiri sebagai suatu peristiwa tunggal dan atas kekuasaan tuhan. Dengan cara ini, pertanyaan yang seharusnya mengarah ke struktur kekuasaan dialihkan ke arah simpati dan kesabaran.

Pengembangan masyarakat sering kali dipanggil untuk merapikan situasi ini. Bahasa pemberdayaan, ketangguhan, dan partisipasi sering dipakai sebagai pelindung moral agar kegagalan struktural tampak manusiawi. Masyarakat dilibatkan agar patuh. Mereka diberi peran dalam pengelolaan dampak, tetapi disingkirkan dari ruang keputusan yang menentukan apakah bencana ini akan terus diproduksi di masa depan.

Bencana lalu bekerja sebagai alat penyortir kelas yang efisien. Mereka yang miskin selalu berada di wilayah paling berisiko karena sistem mendorong mereka ke sana. Ruang aman adalah komoditas, hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki modal. Sementara itu, wilayah rawan dipenuhi oleh kelas yang sejak awal tidak diberi pilihan. Yang lebih biadab, proses pemulihan justru menjadi fase lanjutan dari marjinalisasi. Bantuan dijadikan alasan untuk mengambil alih ruang, rekonstruksi menjadi pintu masuk para pemodal dan kapital, serta penderitaan rakyat dipakai sebagai pembenar percepatan proyek.

Sampai sini masyarakat korban kehilangan kendali dua kali: pertama saat bencana menghantam, kedua saat pemulihan dirancang tanpa mereka.

Demokrasi seharusnya menjadi arena perlawanan atas situasi ini. Namun tidak demikian pada demokrasi kita. Sistem elektoral memberi insentif besar pada kehadiran simbolik dan ekspresi emosional. Bencana menyediakan kondisi ideal bagi aktor populis untuk tampil tanpa bekerja. Tidak perlu menyelesaikan masalah, cukup terlihat peduli. Cukup datang saat semuanya sudah rusak.

Di sinilah bencana berubah menjadi infrastruktur politik. Ia menyediakan panggung, emosi, dan legitimasi sekaligus. Semakin besar penderitaan, semakin besar peluang tampil sebagai penyelamat. Dalam logika ini, pencegahan justru merugikan. Mitigasi justru menghilangkan panggung teater. Tata kelola yang serius menghilangkan momen heroik dan pahlawan-pahlawanan. Demokrasi yang bergantung pada popularitas tidak membutuhkan solusi, ia membutuhkan krisis yang berulang.

Maka tidak mengherankan jika bencana tidak pernah benar-benar diselesaikan. Penyelesaian bencana berarti membongkar jaringan izin, kepentingan modal, dan kompromi kebijakan. Penyelesaian berarti kehilangan alat politik yang selama ini bekerja efektif. Dalam sistem seperti ini, nyawa rakyat sudah menjadi biaya operasional yang dianggap wajar.

Pendekatan yang menghindari konflik kelas hanya akan membantu mempertahankan kondisi yang sama. Program pemberdayaan yang menolak menyebut siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan tidak sedang memandirikan masyarakat, justru selalu melatih mereka menerima keadaan dengab tabah.

Kesadaran warga tidak akan lahir dari penyuluhan teknis yang steril. Ia tumbuh dari kemarahan yang terartikulasikan, dari pemahaman bahwa penderitaan bukan kesalahan individu, tetapi akibat dari pilihan politik yang disengaja. Selama bencana terus dijual sebagai takdir, kekuasaan akan tetap aman. Tetapi begitu ia dibaca sebagai kejahatan kebijakan, maka stabilitas mulai terganggu.

Pertanyaannya jelas dan tidak perlu diromantisasi: siapa yang kehilangan legitimasi ketika bencana tidak lagi terjadi? Siapa yang tak lagi punya panggung ketika rakyat tidak lagi menderita?

Dalam kondisi seperti ini, pengembangan masyarakat tidak memiliki kemewahan untuk bersikap netral. Ia harus memilih posisi: menjadi peredam dalam sistem yang cacat, atau menjadi ruang kesadaran yang mengusik stabilitas kekuasaan. Di antara dua pilihan itu, nasib masyarakat korban selalu menjadi taruhannya. []

Penulis: Rahmatal Riza (Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Editor: Riska Amelia