Banjir Sumatera: Politik yang Abai, Perempuan yang Menanggung Dampak
Sumberpost.com | Banda Aceh – Banjir yang berulang kali melanda berbagai wilayah di Sumatera bukan lagi peristiwa alam yang datang tanpa sebab. Ia adalah gejala dari krisis yang lebih dalam, yakni krisis tata kelola lingkungan dan krisis keberpihakan politik.
Setiap musim hujan tiba, masyarakat dihadapkan pada pola yang sama: sungai meluap, rumah terendam, aktivitas ekonomi lumpuh, dan pemerintah bergerak setelah kerusakan terjadi. Namun jarang ada evaluasi serius terhadap kebijakan yang selama ini membiarkan eksploitasi hutan, alih fungsi lahan, dan pembangunan tanpa kendali. Dalam konteks ini, banjir adalah konsekuensi politik, bukan takdir alam.
Keputusan negara dan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin perkebunan sawit, tambang, serta proyek infrastruktur sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan. Hutan sebagai penyangga ekologis digantikan oleh kepentingan investasi jangka pendek. Sungai dipersempit, daerah resapan air hilang, dan masyarakat yang tinggal di hilir harus menanggung risikonya.
Politik pembangunan di Sumatera masih sangat berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi miskin perspektif keberlanjutan dan keadilan sosial. Akibatnya, bencana ekologis seperti banjir terus berulang tanpa solusi struktural.
Di tengah kegagalan politik tersebut, dampak banjir tidak dirasakan secara setara oleh semua orang. Perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak, meskipun jarang disebutkan dalam laporan resmi bencana. Peran sosial yang dilekatkan kepada perempuan sebagai pengasuh anak, pengurus rumah tangga, dan penjaga kehidupan sehari-hari membuat mereka menghadapi beban berlapis saat banjir terjadi.
Di pengungsian, perempuan harus memastikan anak tetap makan, menjaga kesehatan keluarga, dan bertahan di ruang yang sering kali tidak aman dan tidak ramah gender. Akses terhadap sanitasi layak, pembalut, layanan kesehatan reproduksi, hingga perlindungan dari kekerasan berbasis gender sering kali terabaikan.
Ironisnya, meski perempuan berada di garis depan dalam menghadapi dampak banjir, mereka hampir selalu absen dalam proses pengambilan keputusan. Forum penanggulangan bencana, musyawarah desa, hingga kebijakan pemerintah daerah masih didominasi oleh laki-laki dan pendekatan teknokratis.
Politik bencana dipahami sebatas pembangunan tanggul, normalisasi sungai, atau distribusi bantuan logistik, tanpa mendengarkan pengalaman dan kebutuhan spesifik kelompok rentan. Perspektif gender kerap dianggap isu tambahan, bukan bagian inti dari kebijakan publik.
Bagi saya, inilah bentuk ketidakadilan yang paling nyata. Perempuan diposisikan sebagai korban pasif, bukan sebagai subjek politik yang memiliki pengetahuan dan pengalaman penting dalam mitigasi bencana. Padahal, banyak praktik bertahan hidup di masa krisis justru digerakkan oleh perempuan, mulai dari pengelolaan dapur umum, solidaritas komunitas, hingga perawatan kesehatan keluarga. Mengabaikan peran ini berarti mengabaikan fondasi sosial yang menjaga masyarakat tetap bertahan di tengah bencana.
Lebih jauh lagi, ketimpangan gender dalam penanganan banjir mencerminkan watak patriarkal dalam politik pembangunan. Negara cenderung mengakui hal-hal yang terlihat dan terukur, seperti kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi, sementara kerja-kerja perawatan yang dilakukan perempuan dianggap tidak bernilai politik. Akibatnya, program pemulihan pasca banjir sering kali tidak menyentuh kebutuhan nyata perempuan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan domestik.
Banjir di Sumatera seharusnya menjadi momentum untuk mengubah cara pandang kita terhadap politik lingkungan dan kebencanaan. Pendekatan yang adil menuntut keberanian untuk meninjau ulang kebijakan pembangunan yang merusak ekologi, sekaligus membuka ruang partisipasi yang setara bagi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Tanpa perubahan struktural ini, banjir akan terus datang, dan perempuan akan terus menjadi pihak yang paling terdampak namun paling jarang didengar. Pada akhirnya, persoalan banjir bukan hanya tentang air yang meluap, tetapi tentang politik yang memilih untuk tidak peduli. []
Penulis: Aula Eswin (Mahasiswa Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Editor: Riska Amelia